Dokumen Pojok Kota
Madiun. pojokkota. 16/11/2026.
Apa tujuan Negara hukum bila tak ada kepastian hukum???
Tujuan adanya hukum sejatinya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan masyarakat, namun bila hukum tidak memiliki kepastian hukum maka tujuan 2 hukum tersebut praktis tidak pernah tercapai dengan utuh.
Berikut ini adalah hubungan dan alasan mengapa kepastian hukum sangat krusial bagi keberadaan hukum.
- Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama hukum.
Menurut teori hukum Gustav R as dbruch, hukum berdiri diatas tiga nilai dasar yang harus di jaga keseimbangannya :
- Kepastian hukum ( rechtssicherheit) : menjamin bahwa aturan dibuat jelas,tertulis,konsisten dan dapat di prediksi sehingga warga di tahu apa yang boleh atau dilarang dilakukan.
- Keadilan (Gerechtigkeit ) : menjamin kesamaan dan perlakuan yang wajar bagi setiap orang.
- Kemanfaatan, (Zweckmabigkeit) : memberikan kegunaan atau kesejahteraan bagi masyarakat.
Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan bentuk nyatanya dan hanya menjadi sekedar anjuran atau kesepakatan rapuh yang mudah digoyahkan.
Apa yang terjadi jika hukum tidak pasti?
Masyarakat hidup dalam kekacauan tanpa jaminan (misalnya aturan berubah ubah, multi tafsir atau diterapkan semena mena, orang tidak tau apa konsekwensi dari perbuatannya, akibatnya hukum gagal mencegah tindakan sewenang wenang
Hilangnya kepercayaan dan rasa aman dalam kehidupan sosial ekonomi (seperti investasi dan bisnis ). Ketidakpastian hukum membuat segalanya bersifat spekulatif.
Orang merasa tidak aman karena hak dan kewajibannya mereka bisa digeser kapan saja. Keadilan menjadi ilusi, keadilan tidak bisa di tegakkan jika aturan mainya tidak pasti. Keadilan menurut standar yang jelas, jika standarnya kabur maka yang kuat atau yang punya kuasa akan bebas menentukan tafsir hukum demi kepentingan mereka sendiri.
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Makna dan Prinsip Negara Hukum di Indonesia
- Berdasarkan Hukum, Bukan Kekuasaan: Segala tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku (rechtsstaat), bukan berdasarkan kehendak atau kekuasaan penguasa (machtstaat).
- Supremasi Hukum: Hukum memiliki posisi tertinggi sebagai acuan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before the Law): Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya (didukung oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
- Pembatasan dan Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang independen (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), kepastian hukum dalam pemberhentian (pemakzulan) Wakil Presiden tetap dijamin secara ketat melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Kemenangan dalam Pemilu melalui suara terbanyak serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres merupakan legitimasi awal untuk pelantikan, sedangkan pemberhentian di tengah masa jabatan memiliki jalur dan syarat hukum tersendiri yang sangat sulit dilalui tanpa bukti pelanggaran hukum yang sah.
Berikut adalah penjelasan mengenai posisi hukum dan jaminan kepastian hukum dalam situasi tersebut:
- Pemisahan Ranah Sengketa Pemilu dan Masa Jabatan
Legitimasi Hasil Pemilu: Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai ketentuan dan telah diputus sah oleh MK melalui putusan sengketa hasil Pemilu yang bersifat final dan mengikat memang berhak untuk dilantik. Putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum atas sahnya proses perolehan suara pada saat Pemilu berlangsung.
Pengawasan Selama Menjabat: Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden terikat pada sumpah jabatan dan konstitusi. Kepastian hukum tidak berhenti pada saat pelantikan, melainkan berlanjut pada mekanisme pengawasan penyelenggaraan negara selama masa jabatan lima tahun berjalan.
- Syarat Ketat Pemberhentian Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945
Seorang Wakil Presiden yang telah dilantik secara sah tidak dapat dilengserkan semata-mata karena alasan politik atau ketidaksukaan. Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat yang limitatif, yaitu:
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Tindak pidana berat lainnya.
- Perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Apabila tidak ada bukti pelanggaran terhadap salah satu poin di atas, maka secara konstitusional tidak ada dasar hukum untuk memberhentikan Wakil Presiden.
- Mekanisme Pembuktian Hukum (Pasal 7B UUD 1945)
Untuk mencegah pelengseran yang sewenang-wenang dan menjaga kepastian hukum, Pasal 7B UUD 1945 mengatur proses berlapis yang melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif, seperti :
Hak Menyatakan Pendapat DPR: Usulan pemberhentian oleh DPR hanya dapat diajukan jika mendapat dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR.
Pembuktian Hukum oleh Mahkamah Konstitusi: Pendapat DPR tersebut wajib diajukan kepada MK. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut dalam waktu paling lama 90 hari. Di tahap inilah pembuktian hukum secara objektif dilakukan. Jika MK memutuskan bahwa tidak terbukti ada pelanggaran sesuai Pasal 7A UUD 1945, maka proses pemakzulan otomatis gugur dan tidak dapat dilanjutkan ke MPR.
Keputusan Politik di MPR: Jika MK memutus terbukti bersalah, barulah DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Kesimpulan
Jika hukum tidak memiliki kepastian, maka keberadaan hukum akan ke hilangan fungsinya sebagai alat pengatur dan pelindung. Hukum tanpa kepastian hanya akan menghasilkan kesewenang wenangan, ketakutan dan keraguan di tengah masyarakat. Dalam sengketa di pilpres, MK sudah memutuskan yang bersifat final dan binding ini, apa artinya? Bukannya pemilu sudah selesai karena tahapan 2 pemilu sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada.
Dalam pemilu 2024 tahapan 2 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dengan dalam sengketa pemilu mahkamah konstitusi telah menetapkan pemenang pemilu yang sah mengapa masih dibahas setelah pemerintahan sudah berjalan 2 tahun, mengapa masih di bahas dan mengapa dilaksanakan pemilu yang telah menghabiskan anggaran tidak sedikit, bila tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu sebaiknya ditiadakan pemilu karena hanya membuat kegaduhan dan kepastian hukum menjadi kabur, dan bersifat himbauan / slogan-slogan yang tidak ditaati.
Prof. Sacipto Raharjo mengatakan rakyat Indonesia melanggar hukum tidak berarti jahat tetapi karena bangsa Indonesia masih belajar hukum.
Apakah wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai pasal 7A undang undang 1945 sehingga ramai-ramai ingin dimakzulkan sungguh memprihatinkan Negara Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan hukum..red.
Penulis : redaksi pojokkota Drs.S.Susanto SH.MH
Web.https://pojokkota.site
Editor/Penulis : Redaksi Pojok Kota, https://pojokkota.site/
