Dokumen : PojokKota
Ponorogo PojokKota, 07 Mei 2026. Pemantauan Team Media PojokKota di Depan Kantor DPR telah dilaksanakan unjuk rasa dengan tertib yang diikuti kurang lebih sebanyak 75 orang/massa dari masyarakat yang menamakan diri Konsorsium Ponorogo Bersatu. Mereka mengkritisi sejumlah program pemerintah pusat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu koordinator aksi, Aang Pariyanto, menilai program MBG justru mengurangi alokasi anggaran pendidikan.
“Anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun seharusnya bisa lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM dan pendidikan,” ujarnya.
Ia menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru honorer dibanding besarnya anggaran program MBG.
“Guru honorer sudah bertahun-tahun mengajar tapi belum diangkat ASN, sementara pegawai MBG baru bekerja justru bisa jadi PPPK,” tegasnya.
Menurut Aang, anggaran MBG juga diduga mengambil porsi dari sektor kesehatan sehingga perlu dievaluasi pemerintah pusat.
“Kami berharap program MBG dievaluasi agar tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Meski demikian, pihaknya mendukung kebijakan terkait KDMP karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Aksi kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Ponorogo yang dihadiri Dwi Agus Prayitno, Evi Dwitasari, Pamuji, dan Eko Priyo Utomo.
Massa pendemo setelah melakukan orasi kurang lebih 2 jam selanjutnya melakukan audensi bersama Ketua DPRD Ponorogo di Ruang Pertemuan DPRD. Dalam audensi tersebut diikuti perwakilan massa dari Konsorsium Ponorogo Bersatu kurang lebih 30 orang. Dari perwakilan tersebut yang menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si dan ada 2 orang yang menolak program MBG untuk dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Untuk yang lainnya pada intinya mendukung program MBG tetapi dalam hal pelaksanaannya agar lebih ketat pengawasan dalam penyajian menu gizi sesuai standar kesehatan dan prosedur yang ditentukan Badan Gizi Nasional dan menindak tegas kepada setiap oknum yang melakukan pelanggaran mark up/korupsi terhadap nilai gizi yang harus disajikan senilai Rp.10.000,-/porsi serta tidak bisa dikurangi lagi.
Dalam akhir aspirasi yang disampaikan kepada Ketua DPRD Ponorogo, permasalahan agar dilanjutkan ke Pemerintah Pusat di Jakarta dan diharapkan DPRD Ponorogo sebagai perwakilan masyarakat diharapkan berani menolak program pemerintah yang tidak bermanfaat untuk masyarakat Ponorogo.
“Dan kami sebagai perwakilan Konsorsium Ponorogo Bersatu akan kembali melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar apabila aspirasi ini tidak ditindaklanjuti.” Ujar salah satu peserta aksi unjuk rasa.
Unjuk rasa berjalan dengan tertib dan didampingi pengamanan dari satuan Polres Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, S.I.K.,M.H.
Editor/Penulis : Redaksi Pojok Kota, https://pojokkota.site/
