Madiun Pojokkota, 25 / 09 / 2025. Pukul 12.00 WIB
Pemerintahan desa bangun proyek menggunakan anggaran negara / dana desa apa melanggar hukum? Bila dilokasi proyek tidak dipasang papan nama proyek.
Hasil investigasi team media Pojokkota dilokasi proyek bahwa proyek drainase di RT 20 dusun Jati desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun ditemukan pekerja sedang membangun drainase dilokasi tanpa dipasang papan nama proyek. Saat dikonfirmasi para pekerja sudah bekerja selama 1 minggu, tapi papan nama proyek belum di pasang.
Membangun proyek menggunakan anggaran dana desa tanpa memasang papan nama proyek adalah melanggar hukum. Hal ini melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan serta perubahannya.
Tidak adanya papan nama proyek membuat pengerjaan terkesan seperti “ proyek siluman “ dan dapat menimbulkan kecurigaan korupsi.
Aturan yang dilanggar :
- UU Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) No. 14 Tahun 2008 :
Mewajibkan setiap badan publik ( termasuk desa ) untuk mengumumkan informasi mengenai kegiatan dan kinerja mereka, termasuk proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
- Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 :
Mengatur bahwa setiap pekerjaan pembangunan fisik yang didanai oleh pemerintah, baik itu APBN, APBD, maupun Alokasi Dana Desa ( ADD ) atau Dana Desa ( DD ), wajib memasang papan nama proyek. Papan tersebut harus memuat informasi seperti jenis kegiatan, lokasi, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, dan jangka waktu pekerjaan.
Dok. Pojokkota
Konsekuensi dan Dampak
- Potensi Korupsi :
Tidak adanya papan nama proyek dapat menimbulkan kecurigaan adanya permainan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana publik, dan berpotensi mengarah pada korupsi.
- Terganggunya Transparansi :
Papan proyek merupakan bentuk implementasi dari transparansi dan partisipasi publik. Tanpa papan informasi, masyarakat tidak dapat mengetahui detail proyek yang menggunakan uang rakyat.
- Tanggung Jawab Hukum :
Kepala desa bisa dimintai pertanggungjawaban dan bahkan dicopot jika tidak menjalankan amanat Undang – Undang terkait transparansi pemerintahan, sebagaimana yang tertuang dalam UU KIP.
Proyek pembangunan tanpa papan nama melanggar asas transparansi dan akuntabilitas, dengan potensi sanksi administratif seperti teguran lisan/tulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin, bahkan denda dan kewajiban memulihkan fungsi ruang. Jika menemukan proyek seperti itu, Anda perlu memerlukan beberapa langkah :
- Dokumentasi Pelanggaran :
Seperti foto papan nama yang tidak ada, dan rekam lokasi proyek. Laporkan temuan anda kepada pihak berwenang seperti pemerintahan daerah, dinas terkait, atau melalui kanal pengaduan khusus. Ketiga, jika tidak ada tindakan, gunakan kontrol sosial dengan melaporkan ke media untuk mendorong audit dan tindakan tegas dari pihak berwenang.
- Sanksi yang mungkin dikenakan :
Pelanggaran tidak memasang papan nama proyek dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- Teguran lisan atau tertulis kepada pelaksana proyek.
- Penghentian sementara kegiatan pembangunan.
- Pencabutan atau pembatalan izin proyek
- Denda administratif
- Pembongkaran bangunan atau pemulihan fungsi ruang.
Jika proyek tersebut melibatkan penyalahgunaan keuangan negara, pelanggaran bisa masuk ke ranah pidana korupsi.
Langkah yang harus dilakukan jika menemukan pelanggaran
- Dokumentasi pelanggaran :
- Ambil foto proyek tersebut, terutama di bagian lokasi papan nama tidak terpasang.
- Catat informasi penting seperti lokasi proyek, jenis kegiatan, dan informasi lain yang relevan.
- Laporkan ke pihak berwenang :
- Pemerintah Daerah : Sampaikan pengaduan ke pemerintahan daerah setempat ( misalnya kecamatan, kelurahan, atau dinas terkait ) yang memiliki.
- Kanal Pengaduan Online :Pemerintah daerah mungkin memiliki kanal pengaduan online khusus proyek yang tidak transparan, manfaatkan fasilitas ini.
- Libatkan Media sebagai kontrol sosial :
- Jika laporan ke pihak berwenang tidak ditanggapi, libatkan media massa.
- Laporkan pelanggaran ini ke media untuk dipantau dan dilaporkan kembali kepada pihak yang berwenang agar dilakukan audit tindakan tegas.
- Berdayakan masyarakat dan organisasi sipil :
- Dorong masyarakat dan organisasi masyarakat sipil ( OMS ) untuk turut aktif dalam melaporkan proyek – proyek yang tidak transparan.
- Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat pengawasan publik dan mendorong budaya pengawasan yang sehat.
Kepala Desa Rejosari Kebonsari Madiun saat dikonfirmasi melalui kasun Dusun Jati dan TPK desa Mashudi mengatakan “ Selama ini desa selalu pasang papan nama proyek setelah proyek jadi” ketika awak media mengkonfirmasi melalui jaringan telepon seluler TPK desa tidak memberikan alasan yang jelas, katanya selama ini memang Pemerintahan Desa melakukan seperti ini pak.. Ujarnya kepada awak media.
Bersambung .
Editor / Penulis Redaksi Pojokkota
www.pojokkota.net
